Kasus Korupsi dan Sudut Pandang SIA

Pendahuluan

 

Definisi Korupsi adalah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).perilaku pejabat publik (pejabat pemerintahan), yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Perbuatan korupsi memang berbeda dengan pencurian biasa/maling, perbuatan ini yang notabene dilakukan oleh oknum pejabat publik cenderung memiliki dampak yang luas ,yang menyangkut suatu sistem pemerintahan dimana dia berada, dan bahkan bisa membuat kehancuran suatu negara, ini yang membedakan dengan prilaku kriminal biasa di level masyarakat umum yang efeknya sebatas lingkup per-individu dan tidak mempengaruhi sistem pemerintahan. Memprihatinkan bahwa Indonesia menempati ranking 3 besar dunia untuk kasus korupsi ini.

Pertanyaannya: mengapa orang yang katanya baik-baik ternyata korupsi juga? Kaum behavioris mengatakan, berarti lingkunganlah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

 

Landasan Teori

 

Menurut Jack Bologne, akar penyebab korupsi ada empat : Greed, Opportunity, Need, Exposes.
  1. Greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin punya pulau pribadi.
  2. Opportunity terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tak rapi, yang memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi menganga lebar.
  3. Need berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai.
  4. Exposes berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. Deterrence effect yang minim.
Empat akar masalah diatas merupakan halangan besar pemberantasan korupsi. Tapi, dari keempat akar persoalan korupsi tadi, bagi saya, pusat segalanya adalah sikap rakus dan serakah. Sistem yang bobrok belum tentu membuat orang korupsi. Kebutuhan yang mendesak tak serta-merta mendorong orang korupsi. Hukuman yang rendah bagi pelaku korupsi belum tentu membikin orang lain terinspirasi ikut korupsi.Pendeknya, perilaku koruptif memiliki motivasi dasar sifat serakah yang akut. Adanya sifat rakus dan tamak tiada tara. Korupsi, menyebabkan ada orang yang berlimpah, ada yang terkuras, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang mengikis, ada yang habis. Korupsi paralel dengan sikap serakah.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingansi pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Penelitian-penelitian empiris mengenai korupsi mengonfirmasi anggapan tersebut.Pada umumnya faktor penyebab korupsi bersumber pada tiga aspek yaitu:
  1. Kerusakan pada lingkungan makro (negara) di mana sistem hukum, politik, pengawasan, kontrol, transparansi rusak.Kerusakan tersebut menjadi latar lingkungan yang merupakan faktor stimulus bagi perilaku orang. Tentunya menjadi jelas ketika sistem tidak secara kuat memberikan hukuman terhadap pelanggaran dan imbalan terhadap sebuah prestasi, tingkah menyimpang (korupsi) malah akan diulang-ulang karena akan memberikan konsekuensi yang menyenangkan.
  2. Pengaruh dari iklim koruptif di tingkat kelompok atau departemen.
  3. Karena faktor kepribadian.

 

 

Contoh Kasus Korupsi: Hambalang

 

Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2009. Secara kronologis, proyek ini bermula pada Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) menilai perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Kemenpora memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembanugnan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor. Selain itu juga untuk mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pada 30 Desember 2010, terbit Keputusan Bupati Bogor nomor 641/003.21.00910/BPT 2010 yang berisi Izin Mendirikan Bangunan untuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional atas nama Kemenpora di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup-Bogor. Atas keberlanjutan tersebut, maka Pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional mulai dilaksanakan tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan perencana, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana sesuai dengan master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai Rp 1,75 triliun yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka, dan voli pasir.

Sejak tahun 2009-2010 Kementerian Keuangan dan DPR menyetujui alokasi anggaran sebagai berikut :

  1. APBN murni 2010 sebesar Rp 125 miliar yang telah diajukan pada tahun 2009
  2. APBNP 2010 sebesar Rp 150 miliar
  3. Pagu definitif APBN murni 2011 sebesar Rp 400 miliar

Pada 6 Desember 2010 keluar surat persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenkeu RI nomor S-553/MK.2/2010. Pekerjaan pembangunan direncanakan selesai 31 Desember 2012. Penerimaan siswa baru diharapkan akan dilaksanakan tahun 2013-2014.

Pasal yang Dilanggar Dalam Kasus Hambalang

  1. Pasal yang Dilanggar Berdasarkan Temuan BPK atas Penyimpangan

Penyimpangan dalam pemberian izin lokasi, site plan, dan Izin Mendirikan, pasal yang dilanggar adalah:

  • Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal.
  • Perda Kab Bogor Nomor 12 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Bangunan Gedung pasal 25 yang menyatakan bahwa persyaratan tata bangunan meliputi adanya pengendalian dampak lingkungan.
  • DN selaku rekanan PT CKS tidak melaksanakan pekerjaan berupa studi Amdal meskipun telah menerima pembayaran.

Penyimpangan Dalam Penerbitan SK Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Hambalang sebagai berikut:

  • Kepala BPN (JW) menandatangani SK Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2 dengan didukung dokumen yang tidak sesuai kenyataan berupa: (i)  surat pelepasan hak dari Probosutedjo selaku pemegang hak sebelumnya yang diduga palsu; dan (ii) Surat Pernyataan Ses Kemenpora yang menyatakan bahwa pada pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI adalah tidak sesuai kenyataan. Pernyataan bahwa dalam pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara, ternyata tidak pernah dimuat dalam LHP BPK RI
  • Melanggar prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon atas kuasa yang ditunjuknya.

Penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak sebagai berikut:

  • Ses Kemenpora (WM) mengajukan surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dengan mengatasnamakan Menpora tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora.
  • Ses Kemenpora (WM) bersama Kepala Biro Perencanaan Kemenpora/PPK (DK) menyajikan data dan dokumen yang tidak benar sebagai syarat kelengkapan persetujuan kontrak tahun jamak dan revisi RKA-KL tahun 2010 yaitu sebagai berikut:
  1. Menafsirkan secara sepihak pernyataan Direktur PBL Kementerian PU bahwa “pembangunan tersebut dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran untuk beberapa bangunan yang pelaksanaan konstruksi fisiknya diperkirakan lebih dari 12 bulan”. Tanpa konfirmasi kepada Kementerian PU, Ses Kemenpora menafsirkan bahwa yang dimaksud pernyataan tersebut adalah seluruh pembangunan fisik gedung dan lapangan serta infrastruktur dilaksanakan melalui satu kontrak tahun jamak.
  2. Dalam rangka revisi RKA-KL, menyajikan data volume keluaran yang tidak sesungguhnya yaitu yang seharusnya volume yang akan dibangun turun dari semula 108.553 m2 menjadi 100.398 m2, tetapi justru menyajikan volume itu seolah-olah naik dari semula 108.553 m2 menjadi 121.097 m2.
  • Direktur Jenderal Anggaran (AR) setelah melalui proses berjenjang dari Kasie II E-4 (RH), Kasubdit II E (S) dan Direktur II (DPH) memberikan masukan, data dan informasi yang tidak benar kepada pejabat di atasnya dalam proses pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora tahun 2010 dan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Pemberian masukan dilakukan dengan cara menyampaikan Nota Dinas. Nota Dinas tersebut berisi antara lain: “Mengingat permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Mengingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak, maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Nota Dinas dengan isi yang sama juga disampaikan secara berjenjang dari Kasubdit II E kepada Direktur Anggaran II, dari Direktur  Anggaran II kepada Dirjen Anggaran dan dari Dirjen Anggaran kepada Menteri Keuangan.

  • Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran,menyetujui pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora 2010, meskipun Pasal 20 (1) PMK 180/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 menetapkan bahwa “Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran untuk APBN TA 2010 ditetapkan tanggal 15 Oktober 2010 untuk revisi anggaran pada DJA.” Sebagai syarat pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan, RKA KL P3SON harus diubah untuk menunjukkan adanya kegiatan lebih dari satu tahun anggaran. Atas dasar itu, Ses Kemenpora harus mengajukan usulan perubahan RKAKL. Namun karena batas waktu pengajuan revisi telah dilampaui, maka Ses Kemenpora meminta dispensasi keterlambatan pengajuan revisi RKA KL dimaksud pada tanggal 16 November 2010. Menteri Keuangan menyetujui permintaan dispensasi ini pada tanggal 1 Desember 2010 dengan disposisi “Selesaikan” pada surat usulan dimaksud.

Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui hal tersebut setelah mendapat masukan secara berjenjang dari Kasubdit II E,  Direktur Anggaran II, dan Dirjen Anggaran berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: “Mengingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak,maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui”.

  • Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran, menyetujui kontrak tahun jamak meskipun persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5, dan Pasal 12 PMK 56/2010 tidak terpenuhi.
  1. Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak meskipun permohonan persetujuan kontrak tahun jamak ditandatangani oleh WM selaku Ses Kemenpora dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian wewenang dari Menpora.
  2. Menteri Keuangan (ADWM) tidak mengetahui dan tidak membaca surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora karena surat tersebut didisposisi oleh Sekjen Kementerian Keuangan (MPN) langsung kepada Dirjen Anggaran.
  3. Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora meskipun: (i) tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 (2) PMK 56/2010 yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan; (ii) tidak memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 pada BAB III.A.1.f yang mensyaratkan bahwa “Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan setelah memperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum”. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, yang ada hanyalah pendapat teknis yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 45/PRT/M/2007 pejabat yang berwenang memberikan Pendapat Teknis adalah Menteri Pekerjaan Umum.
  4. Pada tanggal 1 Desember 2010, Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora sebelum memastikan bahwa persyaratan revisi RKA-KL sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 (2) PMK 56/2010 dan sejalan dengan pasal 14 UU No. 17/2003, telah terpenuhi. Revisi RKA-KL yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang diajukan akan dibiayai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran baru disetujui oleh Dirjen Anggaran pada tanggal 6 Desember 2010.

Menteri Keuangan (ADWM) memberikan persetujuan kontrak tahun jamak setelah mendapat masukan secara berjenjang dari Kasubdit II E, Direktur Anggaran II, dan Dirjen Anggaran, berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: “Mengingat permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.”

  • Melanggar ketentuan dalam Pasal 7 butir (1) huruf c PMK 180/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 bahwa revisi anggaran tidak boleh mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga.
  • Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 pada BAB III.A.1.f yang menyatakan bahwa “Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan setelah memperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum”.

Direktur PBL Kementerian PU (GH) menerbitkan Pendapat Teknis pembangunan P3SON Hambalang dengan pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran pada tanggal 22 Oktober 2010, yang tidak menjadi kewenangannya dan tidak pernah ada pelimpahan wewenang dari Menteri PU.

  • Tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45/PRT/M/2007 tahun 2010, yaitu: (a) Pada BAB III, Bagian A angka 1 huruf e : Penyusunan pembiayaan bangunan gedung Negara didasarkan pada standar harga per-m2 tertinggi bangunan gedung negara yang berlaku. Untuk penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung Negara yang belum ada standar harganya atau memerlukan penilaian khusus, harus dikonsultasikan kepada Instansi teknis setempat. (b) Pada BAB IV, Bagian B : Standar harga satuan tertinggi pembangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI ditetapkan oleh Gubernur.

Direktur PBL (GH) menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kemenpora (DK) pada tanggal 23 November 2010 berupa analisa perhitungan biaya pembangunan P3SON Hambalang yang rekap-nya sebesar Rp1.129 Miliar telah diparaf oleh Pengelola Teknis (DP). Perhitungan analisa biaya tersebut diminta oleh DK dalam rangka menanggapi Surat Dirjen Anggaran tanggal 15 November 2010 yang antara lain menyampaikan bahwa dalam rangka persetujuan kontrak tahun jamak dibutuhkan antara lain analisa biaya komponen terhadap bangunan yang mengalami perubahan dari instansi teknis fungsional. Perhitungan analisa biaya pembangunan konstruksi P3SON Hambalang sebesar Rp1.129 Miliar ternyata disusun oleh KS dari PT AK yang tidak mengikuti standar harga satuan tertinggi per m bangunan gedung negara sesuai Keputusan Bupati Bogor yang berlaku, tetapi dengan terlebih dahulu menambahkan inflasi sebesar 2,95%.

Penyimpangan dalam proses persetujuan RKA-KL tahun 2011 yaitu Dirjen Anggaran (AR) menetapkan RKA-KL APBN Murni Kemenpora tahun 2011 untuk proyek P3SON meskipun tidak memenuhi persyaratan. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL TA 2011.

Dalam APBN Murni tahun 2011 proyek P3SON Hambalang mendapatkan alokasi sebesar Rp500 Miliar yang terdiri dari Rp400 Miliar untuk pekerjaan konstruksi dan Rp100 Miliar untuk pengadaan peralatan. SP-RKAKL tahun 2011 menetapkan bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan sebesar Rp100 Miliar tersebut diblokir oleh Ditjen Anggaran, sedangkan pekerjaan konstruksi sebesar Rp400 Miliar tidak diblokir, padahal dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada adalah untuk skema pembiayaan tahun jamak, sementara itu persetujuan kontrak tahun jamak belum disetujui.

Penyimpangan dalam proses pelelangan perencanaan konstruksi, pelelangan pekerjaan konstruksi dan pelelangan manajemen konstruksi yaitu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kemenpora (WiM dkk) bersama-sama dengan staf perusahaan calon rekanan mengatur pelelangan dengan cara sebagai berikut:

  • Lelang Perencanaan Konstruksi
  1. Pada penilaian faktor kesesuaian pengalaman pekerjaan tenaga ahli terdapat ketidaksesuaian antara pengalaman pekerjaan yang diajukan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
  2. Penghitungan jumlah tahun pengalaman tenaga ahli tidak akurat dan tumpang tindih
  • Lelang Konstruksi

Menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen prakualifikasi antara dokumen penawaran dari KSO AW dengan dokumen penawaran dari rekanan yang lain. Standar penilaian untuk mengevaluasi  penawaran dari KSO AW menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp1,2T, sedangkan standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan sebesar Evaluasi Tim BPK terhadap kertas kerja Panitia Pengadaan menyangkut penilaian dokumen prakualifikasi peserta lelang menunjukkan bahwa seluruh peserta prakualifikasi semestinya tidak dapat dinyatakan lulus prakualifikasi sehingga pelelangan seharusnya diulang. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut: (rincian terlampir Lampiran 1)

  • KSO AW seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 68,42 (lebih kecil dari Passing Grade 75) dan aspek Kemampuan Dasar (KD) yang diperkenankan adalah sebesar Rp880.590.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T).
  • PT JK seharusnya gugur karena aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp947.922.889.372 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Personil mendapat nilai 4 (lebih rendah dari ambang batas 5).
  • PT NK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 69,35 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp192.200.900.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) adalah sebesar Rp405.005.989.172 (lebih rendah dari ambang batas Rp960 Miliar).
  • PT HK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64,32 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp168.321.694.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Pengalaman mendapat nilai 28,27 (lebih rendah dari ambang batas 30).
  • PT WK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64,25 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp354.514.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Pengalaman mendapat nilai 28,81 (lebih rendah dari ambang batas 30).
  • KSO IL seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 52 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp518.761.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Personil mendapat nilai 3,75 (lebih rendah dari ambang batas 5).

Mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap.

Hal tersebut melanggar ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 4 huruf h dan Penjelasannya pada Lampiran Bab II, Point  A.1.a.2), Point A.1.a.3).b yang menetapkan bahwa panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum yang memuat di antaranya perkiraan nilai pekerjaan.

Dalam pengumuman pelelangan yang dimuat dalam Koran Tempo tanggal 18 Agustus 2010, Panitia menyatakan bahwa nilai pagu anggaran untuk pekerjaan yang hendak dilelang adalah sebesar Rp262.784.797.000. Disebutkan pula bahwa anggaran sedang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dari Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan, Kemenpora sedang mengajukan persetujuan kontrak tahun jamak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.129.296.256.000. Setelah mendapatkan konsep dari WiM selaku Ketua Panitia Pengadaan, DK selaku PPK secara sepihak lalu menandatangani surat pemberitahuan nomor No.01-SP-PPK-8-2010 yang ditujukan kepada calon penyedia jasa pemborongan. Isinya menginformasikan bahwa nilai pekerjaan yang saat ini sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak adalah sebesar Rp1,2T. Namun, surat pemberitahuan tersebut hanya disampaikan kepada sebagian peserta yang telah mengambil dokumen lelang. Adapun PT DGI dan KSO IL tidak menerima pemberitahuan tersebut sehingga memasukkan penawaran dengan asumsi nilai pekerjaan sebesar Rp262M.

Menggunakan nilai paket pekerjaan yang tidak disepakati untuk mengevaluasi Kemampuan Dasar (KD) Peserta Lelang.

Sesuai ketentuan dalam PP No. 29 tahun 2000 Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3),  Keppres 80 tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.A.1.b : (1).j), dan Permen PU No 43 Tahun 2007 pada L3, penilaian KD = 2 NPt (nilai pengalaman tertinggi). Untuk perusahaan yang menjalin kerja sama operasi, NPt yang dipakai adalah NPt dari perusahaan yang menjadi Lead-firm. Peserta dianggap lulus jika memiliki KD lebih besar atau sama dengan nilai pekerjaan/kontrak yang hendak dilelang. Panitia meluluskan KSO AW karena dianggap memenuhi syarat nilai KD. Untuk mengevaluasi KSO AW, Panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang adalah Rp1,2 T. Sedangkan untuk peserta lainnya, Panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang adalah Rp262 M. Untuk menaikan nilai KD KSO AW, Panitia menggabungkan 2 proyek terbesar yang pernah dikerjakan oleh PT AK yaitu proyek pembangunan stadion Surabaya Barat (Rp440M) dan proyek pembangunan jembatan Suramadu (Rp443M) sehingga total NPt-nya menjadi sebesar Rp883M (=Rp440M + Rp443M). Dengan demikian, nilai KD = 2 x Rp883 = Rp1,7T atau melebihi ambang batas Rp1,2T.  Seharusnya Panitia hanya menghitung satu proyek saja yang sesuai dengan bidang pekerjaan sejenis, sehingga maksimal NPt-nya adalah Rp440M, dan score KD-nya = 2xRp440M = Rp880M.

  • Lelang Manajemen Konstruksi
  1. Menyusunkan dokumen penawaran perusahaan pendamping dan memasukkannya untuk mengikuti pelelangan.
  2. Menggunakan nama-nama tenaga ahli dengan bukti dokumen SKA yang tidak benar.
  3. Penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi yaitu Ses Kemenpora (WM) telah melampaui wewenangnya dengan menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan bernilai di atas Rp 50 Miliar tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora sebagai pejabat yang berwenang menetapkan.

Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 26 bahwa pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah Menteri untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN yang bernilai di atas Rp 50 Miliar.

  1. Penyimpangan dalam proses pembayaran dan pencairan uang muka yaitu RI selaku Kabag Keuangan Kemenpora tetap menyusun dan menandatangani SPM, meskipun Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bendahara belum menandatangani dokumen SPP dari PPK yang berarti belum menguji kelengkapan dan kebenaran tagihan sesuai tugasnya. SPM itu bersama dengan surat Pertanggungjawaban Belanja dari WM selaku Ses Kemenpora diajukan ke KPPN untuk penerbitan SP2D.
  2. Penyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi berupa rekanan KSO AW mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada perusahaan lain yaitu di antaranya kepada PT DC dan PT GDM. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 32 (3) bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Juga pasal 32 (4) bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa
  3. Pasal yang dilangggar terkait hukuman yang diterima pelaku
    1. Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.
      Ancaman pidana dari pelanggaran pasal tersebut adalah maksimal 20 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp1 miliar.
    2. pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
      Pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.
    3. Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan dia diganjar hukuman 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta atau diganti dengan 6 bulan kurungan.

 

 

Pembahasan

 

Hipotesis Pemeriksaan Kasus Hambalang

Diduga Ada indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, dalam proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan dalam proses pencairan uang muka, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembangunan P3SON, yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp243,66 Milyar.

 

Pemberantasan korupsi sebagai upaya terwujudnya good governance dapat lebih cepat tercapai dengan dukungan dan upaya dari semua pihak. Pemerintah, Penegak hukum, Pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan rakyat itu sendiri mempunyai tanggungjawab dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk disini peran akuntan yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Secara jelas dapat diketahui bahwa tindakan korupsi dalam suatu kegiatan ekonomi dapat diketahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai auditor keuangan. Kasus korupsi terungkap dimulai laporan atau rekomendasi dari akuntan akan adanya penyimpangan dari laporan keuangan yang diindikasikan adanya kerugian Negara.

Selain peran diatas, akuntan mempunyai banyak peran dalam upaya pemberantasan kasus korupsi. Peran akuntan tersebut dibagi menjadi peran pasif dan peran aktif, dimana peran aktif merupakan upaya pemberantasan korupsi secara tidak langsung yang dilakukan oleh seorang akuntan. Sedangkan peran aktif merupakan upaya pemberantasan korupsi secara langsung yang dilakukan oleh akuntan dengan menemukan indikasi kerugian Negara melalui pemeriksaan laporan keuangan.

Peran Pasif

1. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Akuntan

Peran akuntan dilihat dari sudut pandang mikro dimana akuntan dituntut untuk menjunjung tinggi kapasitas moral dan profesionalisme. Sesuai dengan standar profesi akuntan publik dalam standar umum bahwa akuntan dituntut untuk:

  1. Memiliki kecakapan dan pelatihan yang cukup;
  2. Memiliki sikap mental yang independen;
  3. Bersikap professional.

Peningkatan kapasitas dan profesionalitas ini sangat penting dalam pemberantasan korupsi karena upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri akuntan itu sendiri sebelum melakukan upaya pemberantasan korupsi terhadap pihak lain. Bebarapa kasus yang terjadi di dunia ini seperti kasus enron merupakan contoh yang nyata bahwa keterlibatan akuntan dalam kecurangan laporan keuangan. Dengan moral yang kuat dan profesinalisme dalam melakukan proses pemeriksaan laporan keuangan maka akuntan tidak mudah menerima suap untuk memberikan opini yang tidak benar dan tidak melaporkan adanya kecurangan laporan keuangan yang ditemukannya. Inilah pentingnya peran seorang akuntan untuk menjaga moral, kapasitas dan profesionalisme agar  tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindakan korupsi.

2. Pembelajaran Pemberantasan Korupsi Terhadap Public

Pada dasarnya upaya pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab semua pihak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), lembaga ombudsman, dan masyarakat, tetapi sedikit dari mereka yang mempunyai pengetahuan dan memahami mengenai akuntansi, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan yang paling sederhana. Peran akuntan disini memberikan pembelajaran kepada publik,bagaimana memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan melakukan pemeriksaan secara sederhana.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pemeriksaan keuangan pada tingkat yang paling sederhana, masyarakat akan terbiasa dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Masyarakat akan mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintah dengan sendirinya. Kondisi tersebut akan meningkatkan pengawasan publik terhadap pemerintah yang sangat mendukung iklim untuk memberantas korupsi yang mendukung terciptanya iklim good governance.

Selain itu akuntan yang berprofesi sebagai akedemisi (dosen) mempunyai tanggung jawab untuk membina secara moral dan memberikan pengetahuan yang memadai kepada mahasiswa (calon akuntan) yang diajarnya. Penting bagi akuntan untuk tetap menjaga regenerasi akuntan agar tetap terjaga keahlian dan sikap mental yang independen agar terjaga kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

3. Penyusunan Standar yang Mendukung Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi harus didukung dengan peraturan-peraturan maupun standar yang mampu untuk mencegah dan mengurangi tindak korupsi. Peran akuntan dalam penyusunan peraturan tersebut dapat diberikan melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam lembaga tersebut akuntan dapat membuat peraturan maupun standar laporan keuangan yang akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Peran Aktif

1. Terlibat dalam Pemerintahan

Akuntan sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Akan tetapi selama ini akuntan banyak yang kurang berminat untuk masuk kedalam pemerintahan. Dalam hal pemberantasan korupsi, sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh akuntan. Upaya yang dapat dilakukan akuntan dalam pemerintahan dalam hal pemberantasan korupsi adalah:

Membangun struktur pengendalian intern yang baik dan efektif dalam pemerintahan.

Awal mula pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan membuat sistem pengendalian yang kuat dalam pemerintah. Dengan pengendalian yang kuat diharapkan akan menciptakan kendalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasianal, dan pemenuhan ketentuan hukum dan regulasi yang bisa diterapkan.

Memperbaiki sistem akuntansi dalam pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi yang sering terjadi di pemerintahan terdapat siklus penerimaan dan pengeluaran kas. Akuntan berperan untuk membangun atau memperbaiki sistem akuntansi pada siklus tersebut. Berikut ini peran yang bisa dilakukan oleh akuntan adalah sebagai berikut:

  • Memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. korupsi terbesar sebenarnya terjadi pada proses ini. Salah satu contoh perbaikan di sistem pengadaan barang dan jasa adalah dengan penerapan e-procurement.
  • Memperbaiki sistem perpajakan nasional. Dengan sistem perpajakan yang baik, kekayaan para pejabat negara dapat ditelusuri asal-usulnya. Selain itu dengan sistem perpajakan yang baik kebocoran pajak dapat ditekan seminimal mungkin.

Mengisi posisi keuangan dengan akuntan yang profesional

Upaya lain yang dapat dilakukan akuntan dalam berperan aktif pemberantasan korupsi dengan membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Akuntan dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan pemenuhan standar tersebut maka akan mengurangi adanya tindak korupsi.

2. Dukungan Teknis Kepada Gerakan atau Lembaga Anti Korupsi.

Dukungan teknis yang sangat mungkin dilakukan oleh seorang akuntan dengan bertindak sebagai seorang pemeriksa (Auditor). Akuntan dapat berperan sebagai Auditor publik atau auditor pemerintah (auditor pajak, auditor BPKP dan Auditor BPK).

Dalam upaya pemberantasan korupsi auditor tidak bisa menggunakan teknik audit konvensional, namun diperlukan metode baru yang lebih canggih. Mencoba menguak adanya tindakan korupsi dengan audit biasa sama halnya dengan mengikat kuda dengan benang jahit. Auditor memerlukan alat yang lebih canggih dan handal dalam pengungkapan tindakan korupsi. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan audit investigatif. Perbedaan utama audit forensik dengan audit konvensional sendiri adalah terletak pada mindset (kerangka berfikir). Audit investigatif focus pada area-area tertentu yang ditengarai telah terjadi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam maupun laporan pihak ketiga (tip off) atau petunjuk adanya kecurangan (red flag).

Audit investigatif yang selama ini telah dilakukan oleh KPK bersama dengan lembaga negara lain seperti BPK, BPKP, PPATK dan Akuntan Publik seperti Pricewaterhouse Coopers. Berikut ini beberapa peran akuntan dalam pengungkapan kasus korupsi dengan menggunakan audit investigatif adalah:

  • Auditor Publik

Keberhasilan Pricewaterhouse Coopers dalam membongkar kasus Bank Bali. Dengan metode follow the money (mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali) dan in depth interview yang mengarahkan kepada sejumlah pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut.

  • Auditor BPK

Auditor BPK dengan software khusus dapat mengungkap penyimpangan BLBI sebesar 84,8 triliyun yang berimbas terhadap beberapa mantan pejabat Bank swasta yang diadili karena mengemplang. Dan juga Auditor BPK dapat mengungkap aliran dana Bank Indonesia sebesar 127,5 milyar kepada Pajabat Bank Indonesia dan beberapa anggota DPR.

Dua contoh diatas merupakan peran aktif yang dilakukan akuntan sebagai auditor (baik auditor publik dan auditor pemerintah) dalam mengungkap kasus korupsi.

 

 

Kesimpulan

 

jika akuntan diikutsertakan dalam pengelolaan keuangan dalam pemerintahan seharusnya dapat membantu DPR dalam melakukan pengawasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga bebas dari praktek korupsi.

“Kerangka berpikir akuntansi diharapkan menyumbangkan perbaikan sistem yang bebas dari praktek korupsi serta mampu mendeteksi potensi penyimpangan dalam kebijakan pemerintah khususnya di sektor keuangan,”

Peran akuntan sangat penting dalam menciptakan iklim pengelolaan keuangan yang transparan di Tanah Air. Maka perlu adanya bantuan akuntan kepada anggota dewan dalam menjadikan parlemen modern guna mendukung tiga indikator utama tugas dan fungsi DPR yakni transparansi informasi, pemanfaatan teknologi komunikasi, dan fungsi representasi dalam mewujudkan aspirasi rakyat. 

Adanya bantuan dari organisasi profesi akuntan, membuat lembaga legislatif terdorong untuk membuat suatu badan khusus yang memiliki sumber daya manusia yang ahli akuntansi. Sehingga dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan DPR RI dapat maksimal. 

Upaya penanggulangan korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifiesthe means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut :

  1. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu.
  2. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
  3. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
  4. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan meningkatkan ancaman.
  5. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya.

Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula.

Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi. Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

  1.    Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.
  2.    Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
  3.    para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
  4.    Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.
  5.    Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.
  6.    Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.
  7.    Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
  8.    Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur
  9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
  10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

Preventif.

  1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau miliknegara.
  2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
  3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
  4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
  5. Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.
  6. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

Represif.

  1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
  2. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

 

Daftar Pustaka

http://katamotivasicinta.blogspot.com/2010/01/mengapa-orang-korupsi-analisa-psikologi.html

http://akuntansi-sektopublic.blogspot.com/2012/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_10.html

http://www.slideshare.net/gerlanhahanusa/

http://m.bisnis.com/quick-news/read/20131110/17/185447/ini-kronologis-lengkap-bancakan-proyek-hambalang

http://membualsampailemas.wordpress.com/2012/06/17/kronologi-kasus-hambalang-hingga-16-juni-2012/

http://infopublik.id/read/99477/setya-novanto–dpr-butuh-dukungan-akuntan.html

About Rahmad

Writers : Rahmad Hidayat now studying at Gunadarma University. Informatics of Management.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s